Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

 

PT Asuransi Cigna (Cigna Indonesia) memegang prinsip-prinsip utmost good faith dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (“GCG”). Penerapan GCG di Cigna Indonesia bertujuan untuk mengoptimalkan nilai Cigna Indonesia bagi para pemangku kepentingan, menjamin hak-hak dan perlakuan yang setara bagi para pemangku kepentingan, serta menjaga profesionalisme pengelolaan Cigna Indonesia sebagai suatu perusahaan asuransi jiwa. Pelaksanaan GCG Cigna Indonesia berpedoman kepada Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian (“UU 40/2014”) serta berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai ketentuan pelaksanaannya, diantaranya Peraturan OJK No. 73/POJK.05/2016 tentang GCG Bagi Perusahaan Perasuransian (“POJK 73/2016”) dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan Terbatas”).

  1. Keterbukaan (Transparency), yaitu keterbukaan dalam proses keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan Perasuransian, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundnagan-undangan di bidang perasuransian serta standar, prindip dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat;
     
  2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Perusahaan Perasuransian sehingga kinerja Perusahaan Perasuransian,dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien;
     
  3. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan Perasuransian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat;
     
  4. Kemandirian (independency), yaitu keadaan Perusahaan Perasuransian yang dikelola secara mandiri dan professional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat; dan
     
  5. Kesetaraan dan kewajaran (fairness), yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktirk penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat.